Lewati ke konten utama

Tentang Satu Data

Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Foto: Danau Paniai — Pemerintah Provinsi Papua, Domain publik, via Wikimedia Commons

Satu Noken, Banyak Helai

Mengapa Satu Data Papua Tengah?

Sebagai provinsi yang baru lahir, Papua Tengah membutuhkan fondasi data yang kuat untuk merencanakan pembangunan di wilayah yang sangat beragam, dari kota pesisir Nabire dan Timika hingga kampung-kampung terpencil di pegunungan yang hanya terjangkau pesawat perintis.

Satu Data memastikan bahwa angka kemiskinan, stunting, sekolah, atau pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang dipakai setiap perangkat daerah berasal dari sumber yang sama, dengan definisi yang sama.

Noken, Warisan Budaya Takbenda UNESCO, menjadi filosofi portal ini: wadah bersama yang dirajut dari banyak helai.

Perpres 39 Tahun 2019

Empat Prinsip Satu Data

  • Standar Data

    Konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang baku sehingga data dapat dibandingkan.

  • Metadata

    Setiap dataset dilengkapi keterangan tentang siapa, kapan, bagaimana, dan untuk apa data dihasilkan.

  • Interoperabilitas

    Data dapat dibagipakaikan antarsistem dalam format terbuka yang dapat dibaca mesin.

  • Kode Referensi

    Kode wilayah dan klasifikasi baku sebagai acuan bersama seluruh produsen data.

Penyelenggara

Siapa Berperan dalam Satu Data?

  • Pembina Data

    BPS Provinsi Papua Tengah

    Menetapkan standar data dan metadata statistik serta membina produsen data dalam kegiatan statistik sektoral.

  • Walidata

    Diskominfo Provinsi Papua Tengah

    Memeriksa kesesuaian data dengan standar, menghimpun, dan menyebarluaskan data melalui portal.

  • Produsen Data

    Seluruh Perangkat Daerah

    Menghasilkan dan memutakhirkan data sesuai tugas dan fungsinya, dilengkapi metadata.

  • Forum Satu Data

    Dikoordinasikan Bappeda

    Wadah koordinasi untuk menetapkan daftar data prioritas dan menyelesaikan isu tata kelola data.

Perjalanan

Linimasa Satu Data Papua Tengah

  1. 2019

    Perpres 39/2019

    Presiden menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia sebagai kerangka tata kelola data pemerintah.

  2. 2022

    Lahirnya Papua Tengah

    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 membentuk Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire dan delapan kabupaten.

  3. 2023

    Penataan Perangkat Daerah

    Pemerintah provinsi membentuk perangkat daerah, termasuk unsur walidata dan pengelola statistik sektoral.

  4. 2025

    Pemerintahan Definitif

    Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 memimpin Papua Tengah, menegaskan perencanaan berbasis data.

  5. 2026

    Portal Satu Data

    Peluncuran portal sebagai pintu tunggal data statistik sektoral Papua Tengah.

Untuk pengembang & peneliti

Akses Data Langsung melalui API Publik

Dokumentasi API
Foto: Pegunungan Taman Nasional Lorentz — Ganjarmustika1904, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons